Tuesday, October 16, 2007

Judul terbaru Hukum 17102007

  1. Analisa Yuridis Terhadap Ayah Tiri Yang Melakukan Perkosaan Terhadap Anak Perempuannya" (Studi di Polres X)
  2. MURABAHAH SEBAGAI BENTUK PEMBIAYAAN PERSONAL PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah)
  3. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi di Pengadilan Agama Malang)
  4. TANGGUNG GUGAT PENGELOLA PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI KOTA MALANG)
  5. PERANAN POLRI DALAM MENINDAKLANJUTI TERHADAP MASSA YANG MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (Studi Pada Polresta Batu)
  6. Perjanjian Perkawinan Poligami Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan PP. No.9 Tahun 1975 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)
  7. PERANAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN (Studi di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang)
  8. TINJAUAN PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Di PT. HERO SAKTI MOTOR Probolinggo)
  9. PAKSA BADAN SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN TERHADAP DEBITUR YANG BERITIKAD TIDAK BAIK DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH
  10. PENGGUNAAN ANALOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMBOBOLAN WEB SITE DI INTERNET
  11. ANALISA PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI KOTAMADYA MALANG (STUDI DI POLRESTA MALANG)
  12. UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI (STUDI DI POLRESTA MALANG)
  13. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Di Polresta Malang)
  14. Penyidikan Terhadap Pembunuhan Anak Yang Dilahirkan Oleh Seorang Ibu (Studi Di Polsek Wagir)
  15. PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI PENGGUNAAN SENJATA API SECARA MELAWAN HUKUM (Studi di Polresta X)
  16. PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI DI POLRESTA X)
  17. DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang)
  18. PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Di BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen)
  19. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
  20. PERTANGGUNGJAWABAN PERS TERHADAP PEMBERITAAN YANG MERUGIKAN NAMA BAIK ELIT POLITIK (Studi Kasus Di Malang Post)
  21. PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM PENYELESAIAN SERTIPIKAT GANDA (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Malang)
  22. PERANAN POLRI DALAM PENGAMANAN NASABAH BANK (Suatu Studi Di Polresta Malang)
  23. PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM KELUARGA MENURUT KEPPRES NO. 36 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989 (Konvensi Hak Anak)
  24. TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG ANAK TERHADAP MANULA
  25. TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN POLISI DALAM MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Pada Polres Kediri)
  26. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PERTOKOAN KOTA MALANG
  27. PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi di POLRESTA MALANG)
  28. PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN WARUNG TELEKOMUNIKASI/WARTEL
  29. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Malang)
  30. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PENERAPAN STANDAR MUTU PRODUK AIR MINUM ISI ULANG
  31. PELAKSANAAN PEMBERIAN KEBEBASAN BAGI TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA APARAT PENYIDIK (Studi Di Polresta Palangkaraya)
  32. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA INCEST (Studi di Polresta Malang)
  33. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN UANG MELALUI REKENING BANK DENGAN SARANA INTERNET
  34. PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)
  35. PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)
  36. KENDALA DAN UPAYA KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN KASUS KORUPSI (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Malang)
  37. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Angkutan Umum Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Polres Tulungagung)
  38. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada Usaha Jasa Laundry Di Sekitar Wilayah Kampus XMalang)
  39. PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEPAK BOLA DI WILAYAH KOTA MALANG (Studi Di Polresta Malang)
  40. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KOMPUTER RAKITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENGTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Di Ronggolawe Komputer Malang)
  41. PELAKSANAAN EKSEPSI DALAM PROSES PERKARA PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang)
  42. KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI (Suatu Study di Desa Adat Gerokgak Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng)
  43. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DI KANTOR CATATAN SIPIL KOTAMADYA MALANG
  44. PANTI ASUHAN SEBAGAI BADAN HUKUM DI DALAM TANGGUNGJAWABNYA SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA BERDASARKAN PASAL 50 AYAT I UU No. I/1974 (Studi di Panti Asuhan Muhammadiyah Kotamadya Malang)
  45. TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERWAKAFAN TANAH MILIK DI PENGADILAN AGAMA (Suatu Studi di Pengadilan Agama Malang)
  46. PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999”. (Studi Kasus Kota Surabaya).
  47. PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
  48. PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASAYRAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)
  49. SUATU TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP UPAYA GANTI RUGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Malang)
  50. TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
  51. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN PT. TELKOM DALAM PERJANJIAN BAKU
  52. PEMBINAAN TERHADAP NAPI LANJUT USIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi di Lembaga Pemasyarakpatan Lowokwaru Malang)
  53. SIDIK JARI SEBAGAI SARANA IDENTIFIKASI SUATU KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi di Polresta Malang)
  54. Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polresta Malang)
  55. Kenakalan Anak-anak Jalanan dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Kepolisian Resort Kota Pasuruan)
  56. PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DIBIDANG PERIKANAN OLEH PENYIDIK PERWIRA TNI ANGKATAN LAUT
  57. PENDEKATAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERKOSAAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang)
  58. PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLRESTA MALANG
  59. PENERAPAN TEKNIK DAN TAKTIK INTEROGASI DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi di POLRES BONDOWOSO).
  60. KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI NTT DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN
  61. KEDUDUKAN DAN PERANAN KEJAKSAAN DALAM PERKARA-PERKARA PERDATA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1991
  62. PEMBINAAN NAPI ANAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12/1995.

No comments: